Sorong, MPN – Ketua LSM Barapen, Edison Suebu, SH. mengecam sikap yang dianggap arogan dari Kepala Pelni Cabang Sorong terhadap wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi berita. Insiden yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2024 ini menimbulkan kekecewaan di kalangan media setelah Kepala Pelni, Slamet, menolak untuk bertemu dan diduga mengeluarkan kata-kata kasar.
Kronologi Kejadian
Wartawan yang datang ke kantor Pelni Cabang Sorong untuk mengonfirmasi isu penjualan tiket Non Siet, yang masih marak, disambut dengan penolakan. “Slamet dengan tegas menyatakan, ‘Tidak, saya tidak bisa bertemu dengan awak media,'” ujar seorang saksi mata. Sikap ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan pertanyaan tentang penghargaan terhadap profesi jurnalistik.
Diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk pelayaran nasional adalah signifikan, namun efektivitasnya di lapangan dipertanyakan. Tiket Non Siet yang dijual dengan harga yang ditetapkan oleh Pelni tampaknya tidak memberikan pelayanan yang memadai, termasuk kejelasan mengenai alokasi tempat tidur bagi penumpang.
Reaksi Komunitas Jurnalistik
Seorang wartawan senior di Kota Sorong menyuarakan kekecewaannya, “Sebagai pejabat publik, seharusnya Slamet menyambut pertanyaan dari wartawan dengan sikap yang lebih terbuka dan hormat, bukan dengan nada kasar dan sombong,” katanya. Beliau juga menekankan pentingnya menghormati peran media dalam mengungkap isu-isu publik, terutama terkait dengan penggunaan dana publik dan layanan kepada masyarakat.
Komunitas media di Sorong menuntut tanggapan dari Menteri BUMN, Pak Erik Tohir, untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada Kepala Pelni Cabang Sorong atau bahkan mempertimbangkan pergantian jabatan tersebut. “Ini adalah contoh ketidakpatuhan terhadap hukum penyiaran dan peliputan di Indonesia, serta penyelewengan aturan yang ada,” tegas seorang wartawan.
Peristiwa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wartawan dalam menjalankan tugas mereka dan menyoroti pentingnya etika dan sopan santun dalam interaksi antara pejabat negara dan media. Kejadian ini menjadi sorotan dan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. (Melvin / Stevi)
