Sorong, MPN – Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan aksi solidaritas terhadap Suku Awyu dan Moi di Papua yang berjuang mempertahankan wilayah hutan adat mereka. Aksi ini diwujudkan dengan tagar “All Eyes on Papua”, yang menjadi viral sebagai bentuk dukungan masyarakat agar pemerintah dan Mahkamah Agung (MA) menciptakan regulasi protektif untuk hutan adat kedua suku tersebut. Sebelumnya, otoritas lokal telah memberikan izin lingkungan kepada korporasi perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah hutan adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya.
Menanggapi hal ini, Wapres menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah daerah dengan pemimpin adat dan komunitas lokal untuk mencegah konflik atau kesalahpahaman yang sering terjadi. Hal ini disampaikan setelah beliau mengunjungi Pemukiman Nelayan Malawei, Lorong Muara Mulia 4, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Kamis (06/06/2024).
Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa rencana pengembangan wilayah Papua harus secara aktif melibatkan masyarakat adat, khususnya para kepala suku, untuk menghindari dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua.
Wapres juga menyerukan kepada para pemimpin daerah dan Pj. Gubernur untuk mengadopsi pendekatan ini.
Mengenai kasus hukum yang dihadapi Suku Awyu dan Moi yang kini berada di tahap kasasi di MA, Wapres berharap proses hukum dapat berlangsung adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Beliau mengingatkan bahwa situasi seperti ini tidak boleh terulang.
Beliau menutup dengan harapan bahwa ke depannya, komunikasi yang lebih baik dapat terjalin untuk menghindari masalah serupa.
Dalam konferensi pers ini, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Direktur Strategi dan Sistem Perencanaan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (Soter R)
