Sorong, MPN – Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Cut Faida, mengungkapkan bahwa dirinya mengalami trauma dalam menjalankan tugas sehari-hari. Investigasi oleh tim media kami menemukan berbagai masalah terkait pembayaran proyek pembangunan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
Ketidakpastian informasi dan lambatnya proses pembayaran telah menciptakan ketegangan di internal BPKAD. Beberapa staf merasa takut untuk memberikan informasi, kemungkinan besar disebabkan oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pj Bupati tahun lalu. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai BPKAD ketika diminta transparansi terkait proyek pendidikan.
Laporan dari beberapa kontraktor menunjukkan keterlambatan dan kekurangan pembayaran proyek pembangunan sekolah. Menurut data dari sejumlah kepala sekolah dasar, menengah, dan atas, banyak sekolah menghadapi masalah serupa. Ironisnya, sebuah SMP yang sudah selesai dibangun tidak dapat digunakan karena kunci ruangan masih dipegang kontraktor yang belum menerima pembayaran penuh.
Upaya media untuk mendapatkan konfirmasi dari Kepala BPKAD tidak berhasil. Kontak melalui WhatsApp, telepon, dan kunjungan langsung ke kantor dinas tidak membuahkan hasil. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong menangani sekitar 200 proyek, namun informasi mengenai status pembayaran proyek-proyek tersebut masih tidak jelas. Di BPKAD, staf mengaku bahwa Kepala BPKAD tidak berada di tempat, dan hanya ada Pelaksana Harian (PLH) yang bertugas. Usaha untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tetap menemui jalan buntu. Bahkan, Kabid Keuangan selalu mengarahkan tim media untuk menghubungi bendahara, yang mengaku trauma dan takut memberikan informasi.
Investigasi selama beberapa bulan ini mengungkap birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Sorong. Hal ini tidak hanya merugikan kontraktor tetapi juga menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
Dengan adanya berita ini, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek pembangunan sekolah, serta memberikan perlindungan kepada pegawai yang merasa terancam dalam melaksanakan tugasnya.
