Jakarta, MPN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajaran di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk upaya penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan pentingnya penyusunan grand design P2MI sebagai pedoman nasional dalam perumusan kebijakan. Ia menilai, keberadaan desain besar akan memudahkan pemetaan peran para pemangku kepentingan di setiap tahapan, mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pascapemulangan tenaga kerja migran.
“Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Tito menambahkan, penguatan kelembagaan P2MI perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi tata kelola maupun regulasi. Menurutnya, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di sejumlah daerah dapat menjadi contoh dalam memperkuat sistem pelatihan bagi calon pekerja migran. Ia juga menilai, koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Selain kelembagaan, Mendagri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran. Ia menyebut, mayoritas pekerja migran Indonesia masih bekerja di sektor domestik, sehingga peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan berbahasa asing menjadi kebutuhan mendesak.
“Peningkatan kompetensi akan berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja dan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global,” tegasnya.
Lebih jauh, Mendagri mendorong agar sistem perlindungan bagi pekerja migran dibangun secara terpadu, melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam proses rekrutmen, pembukaan lapangan kerja, dan edukasi pra-keberangkatan.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Di antaranya, modul pelatihan antar daerah yang belum seragam, regulasi di tingkat daerah yang belum selaras dengan aturan pusat, serta lemahnya kompetensi tenaga kerja migran.
Menurut Mukhtarudin, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak hanya menyangkut keterampilan, tetapi juga integritas, kejujuran, dan kedisiplinan. Karena itu, pendidikan vokasi yang menyeluruh dinilai penting untuk membentuk pekerja migran yang profesional dan berdaya saing tinggi.
Mukhtarudin juga menyoroti persoalan perizinan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah yang dinilai masih perlu solusi konkret.
“Pelayanan kepada pekerja migran harus tetap berjalan sambil kita memperkuat regulasi dan koordinasi antarinstansi,” tandas Mukhtarudin.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, serta pejabat terkait lainnya. (Red)
