SORONG, MPN ā Aksi protes keras meletus di depan Kantor DPD Golkar Papua Barat Daya di Sorong pada Senin (26/8/2024), setelah pendukung Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, mengetahui bahwa DPP Golkar tidak memberikan rekomendasi pencalonan Gubernur Papua Barat Daya kepada Lambertus, melainkan kepada Bernard Sagrim.
Sekitar pukul 13.00 WIT, ratusan pendukung Lambertus Jitmau mulai berkumpul di depan kantor DPD Golkar di Jalan Kelurahan Remu, Kota Sorong. Mereka mengibarkan spanduk-spanduk berisi pesan penolakan dan membakar ban sebagai simbol kemarahan mereka terhadap keputusan DPP Golkar.
Sejumlah pendukung bahkan tampak emosional saat mengetahui bahwa Bernard Sagrim, yang bukan dari wilayah Papua Barat Daya, akan menerima formulir B1KWK untuk maju sebagai calon Gubernur. āKami tidak akan tinggal diam sampai suara kami didengar!ā seru salah satu pendukung Lambertus dengan tegas.
Protes ini berakar dari keputusan DPP Golkar yang berencana menyerahkan formulir B1KWK kepada Bernard Sagrim. Keputusan tersebut mengejutkan pendukung Lambertus, terutama karena Lambertus Jitmau sebelumnya telah menerima rekomendasi dari mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk maju sebagai Calon Gubernur Papua Barat Daya.
Kuasa Hukum DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Fernando Genuni, mengungkapkan bahwa keputusan ini bisa berimplikasi serius terhadap kesatuan partai di wilayah tersebut. āJangan sampai kekacauan ini merusak kredibilitas Partai Golkar di mata publik menjelang Pilkada,ā tegas Fernando. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya sempat diancam oleh massa pendukung agar masalah ini segera disampaikan kepada pimpinan Partai Golkar di pusat.
Massa yang kecewa mengancam akan bermalam di Kantor DPD Golkar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi oleh DPP. Untuk mengamankan situasi, Kepala Polres Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, telah menyiagakan 100 personel kepolisian di lokasi. “Akses jalan sebagian kami tutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan situasi saat ini masih aman dan terkendali,” ujar Kombes Pol Happy Perdana Yudianto.
Situasi ini menambah ketegangan menjelang pendaftaran Pilkada yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2024. Sorotan kini tertuju pada langkah selanjutnya dari DPP Golkar dan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi dinamika politik di Papua Barat Daya. ( Soter Reresi )
Baca juga:Ā Mahasiswa Sorong Tolak Revisi UU Pilkada, Ancam Aksi Lanjutan
