Sorong, MPN – Aset gedung milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang terletak di area Pelabuhan Kelas II Teluk Bintuni dalam kondisi tidak terawat dan rusak akibat terbengkalai.
Gedung terminal penumpang tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sekitar empat tahun yang lalu. Namun, hingga saat ini belum ada prosesi serah terima operasional kepada Pemerintah Daerah Teluk Bintuni, sehingga gedung tersebut belum digunakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.
Dalam konfirmasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Laut dan Udara Kabupaten Teluk Bintuni, Victor Ririhena, di ruang kerjanya, beliau menjelaskan bahwa gedung tersebut dibangun pada tahun 2016 dengan sumber dana berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat (APBD Provinsi Papua Barat).
Namun, hingga kini, gedung tersebut belum difungsikan sesuai peruntukkannya karena masih terkendala proses serah terima operasional yang belum dilakukan.
“KUPP Kelas II Bintuni pernah meminta agar gedung terminal penumpang ini bisa diserahkan kepada mereka guna difungsikan,” ungkap Viktor Ririhena.
“Jawaban kami tetap sesuai dengan prosedur, yakni bermohon kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bisa dihibahkan atau paling tidak bisa diserahterimakan operasionalnya, sehingga gedung tersebut bisa dioptimalkan dan ada asas manfaat,” terang Viktor.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Papua Barat terkait keberadaan gedung tersebut. Hasilnya, Dinas Perhubungan Papua Barat masih ingin melakukan sejumlah renovasi pada gedung tersebut.
Selain itu, Viktor Ririhena menambahkan bahwa pihaknya tidak bosan-bosannya meminta Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat agar segera melaksanakan renovasi gedung atau langsung datang ke lokasi guna melihat kerusakan-kerusakan yang ada. “Apabila prosesi serah terima atau hibah operasional telah dilakukan, gedung ini akan menjadi aset milik Pemerintah Daerah dan akan dikelola sesuai peruntukkannya,” lanjut Viktor.
Jika gedung ini tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, maka disinyalir akan menjadi temuan dalam audit oleh BPK dan KPK, tandas Viktor Ririhena. (Stevi Fun)
