Jakarta, MPN — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya peran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai penggerak utama pengembangan riset dan inovasi bagi pemerintah daerah (Pemda). IPDN diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan daerah yang berbasis data, riset, dan ilmu pengetahuan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka Haluk usai menghadiri Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi yang digelar di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ribka menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengedepankan pendekatan berbasis data dan hasil riset dalam setiap perumusan kebijakan, baik yang bersumber dari arahan Presiden maupun kebijakan internal Kemendagri. Dalam konteks tersebut, IPDN dinilai memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Setiap kebijakan yang kami sampaikan saat ini selalu didasarkan pada data dan riset. Pendekatan ini menjadi keharusan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Ribka.
Ia menambahkan, IPDN tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat riset kebijakan (policy research hub). Melalui peran tersebut, IPDN diharapkan mampu menjembatani kebutuhan Pemda dengan hasil riset dan inovasi yang aplikatif.
Untuk memperkuat peran tersebut, Ribka mendorong peningkatan kerja sama strategis antara IPDN dan BRIN. Menurutnya, sinergi lintas lembaga sangat dibutuhkan agar kebijakan daerah dapat disusun berdasarkan riset, teknologi, serta inovasi yang relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan.
“Kami sangat membutuhkan riset dan inovasi sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, sehingga seluruh kebijakan yang dijalankan benar-benar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset nasional dengan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Forum ini diharapkan mampu melahirkan solusi-solusi berkelanjutan atas berbagai persoalan bangsa dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkap Arif.
Ia menambahkan, BRIN diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat pengolahan dan penguatan riset yang mendukung program kementerian dan lembaga, sehingga setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan semakin adaptif, inovatif, serta berbasis data guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. (Red)
