SORONG, MPN – Aktivitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sorong dipastikan tetap berlangsung normal meski terjadi aksi pemalangan di sejumlah kantor pemerintahan oleh sekelompok masyarakat adat yang mengatasnamakan suku besar Moi sejak Senin (6/7/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Ir. Frans Howay, ST., MT., mengatakan seluruh pelayanan kepada masyarakat, koordinasi pekerjaan, hingga pelaksanaan program pembangunan daerah tetap berjalan tanpa kendala berarti.
“Pasca adanya aksi pemalangan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Program pembangunan dan koordinasi pekerjaan juga terus dilaksanakan,” ujar Frans Howay saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan jajaran Dinas PU tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya agar pelayanan publik tidak terganggu. Menurutnya, pembangunan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sorong harus tetap dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.
Terkait aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat, Frans memilih menyerahkan penyelesaiannya kepada para pihak yang berwenang bersama tokoh adat melalui mekanisme yang mengedepankan musyawarah.
“Kami menghormati proses yang sedang berlangsung dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik melalui komunikasi antara semua pihak,” katanya.
Aksi pemalangan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sebagian masyarakat adat yang menolak rencana pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong karena dinilai tidak berasal dari suku Moi.
Tidak hanya Kantor Dinas PU, pemalangan juga terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Sorong, Kantor DPRD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Massa memasang palang menggunakan batang kayu dan bambu yang diikat dengan kain merah, disertai spanduk berisi tuntutan.
Meski sejumlah kantor dipalang, aktivitas pemerintahan di berbagai instansi dilaporkan tetap berlangsung. Aparatur sipil negara (ASN) masih menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang ada.
Pemerintah Kabupaten Sorong berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi sehingga situasi tetap kondusif dan pelayanan publik maupun program pembangunan daerah tidak mengalami hambatan. (Mel)
