Jatim,MPN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Timur menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPD GAMKI Jawa Timur, Arnold L. Panjaitan, dalam keterangan pers kepada media pada Rabu (28/1/2026).
“GAMKI Jawa Timur mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus,” ujar Arnold.
Menurutnya, perubahan posisi Polri menjadi berada di bawah kementerian tertentu berpotensi membuka ruang politisasi institusi penegak hukum serta memicu fragmentasi kekuasaan.
“Perubahan tersebut dapat menciptakan konflik kewenangan antar-lembaga negara. Jika dibiarkan, hal ini berisiko melemahkan sistem hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Arnold menambahkan, tantangan keamanan saat ini semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, konflik sosial, terorisme, hingga kejahatan lingkungan. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat dan respons strategis yang cepat.
“Dengan kepemimpinan langsung Presiden, koordinasi antar-lembaga dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, GAMKI Jawa Timur menilai bahwa upaya memperkuat institusi Polri tidak dilakukan dengan memindahkan posisinya, melainkan melalui reformasi internal yang berkelanjutan.
“Penguatan Polri harus dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan publik yang kuat,” tegas Arnold.
Ia pun menegaskan kembali komitmen GAMKI Jawa Timur dalam mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, kami menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden demi menjaga demokrasi, keadilan, dan masa depan bangsa,” pungkasnya. (Red)
