SUPIORI, MPN – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, kini diarahkan untuk memperkuat sarana dan rantai usaha perikanan masyarakat pesisir. Kehadiran fasilitas perikanan di kawasan nelayan menjadi krusial mengingat tantangan utama masyarakat tidak lagi hanya seputar menangkap ikan, melainkan bagaimana hasil tangkapan tersebut ditangani, disimpan, hingga dipasarkan dengan biaya distribusi yang efisien.
Secara administratif, Kampung Doubo merupakan salah satu dari 10 kampung yang berada di wilayah Distrik Supiori Timur. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Supiori, Doubo berada dalam satu wilayah distrik bersama sembilan kampung lainnya, yaitu Yawerma, Wombonda, Marsram, Duber, Sauyas, Wafor, Sorendiweri, Waryesi, dan Syurdori.
Nelayan Hadapi Tantangan Pasar dan Tingginya Biaya Distribusi
Persoalan akses pasar dan biaya distribusi menjadi catatan penting dalam pengembangan ekonomi perikanan di Supiori. Gambaran mengenai tantangan ini juga terlihat dalam pemberitaan mengenai pengembangan ekonomi biru berbasis kampung di wilayah tersebut. Dalam praktiknya, hasil tangkapan nelayan memerlukan jalur pemasaran yang jelas agar potensi laut dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Pengelola salah satu koperasi di Supiori, Wilson, menjelaskan bahwa usaha perikanan di daerahnya masih menghadapi sejumlah kendala operasional.
“Persoalan pasar, fluktuasi harga ikan, dan tingginya biaya transportasi membuat usaha perikanan mengalami hambatan,” ujar Wilson sebagaimana dilaporkan Kompas.com. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan pengelolaan keuangan agar kelembagaan ekonomi masyarakat dapat bertahan lama.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bagi nelayan di wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, jarak menuju pusat pasar menjadi komponen biaya yang signifikan. Ketika hasil tangkapan harus dibawa keluar kampung untuk mencari pembeli, ongkos transportasi yang tinggi kerap menggerus margin keuntungan yang diterima nelayan.
Strategi Kluster KKP dan Kesiapan Infrastruktur
Merespons kebutuhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Februari 2026 telah mengerahkan 87 surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan KNMP di lima provinsi di Pulau Papua. Survei ini tidak hanya meninjau kesiapan lahan, tetapi juga aspek sosial ekonomi, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkap, komitmen pemerintah daerah, hingga potensi bisnis perikanan di setiap lokasi.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa pembangunan KNMP harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik setiap lokasi.
“Setelah lokasi dinyatakan layak, kami akan segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan,” jelas Lotharia Latif. Pembangunan ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing daerah.
Pada tahun 2026, KKP mengembangkan model KNMP dalam bentuk kluster yang saling terhubung secara ekonomi. Dalam skema ini, KNMP Hub dirancang sebagai pusat konsolidasi dan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi fasilitas seperti cold storage. Sementara itu, KNMP Penyangga berfungsi sebagai lokasi pengumpulan hasil tangkapan nelayan yang dilengkapi fasilitas pendaratan dan rantai dingin awal.
Seluruh hasil perikanan dari kluster tersebut nantinya akan dihubungkan dengan sentra logistik dan pintu distribusi menuju pasar regional, nasional, hingga komoditas ekspor. Model ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.
Jaga Kualitas Mutu dan Tekan Beban Logistik
Kehadiran fasilitas penampungan ini perlu dipahami secara proporsional. Sarana KNMP tidak secara otomatis menentukan atau menaikkan harga ikan di pasar, karena harga tetap terbentuk melalui mekanisme pasar seperti interaksi pasokan, permintaan, kualitas ikan, jenis komoditas, dan musim penangkapan.
Namun, keberadaan sarana penanganan hasil tangkapan ini memberikan pilihan strategis bagi nelayan. Ketika pasar lokal belum mampu menyerap seluruh produksi, nelayan dapat menjaga kesegaran hasil tangkapannya di fasilitas penyimpanan sebelum menentukan jalur pemasaran berikutnya.
Pengalaman pengembangan koperasi di Kampung Rayori menunjukkan bahwa fasilitas penyimpanan ikan terbukti membantu menjaga mutu hasil tangkapan sebelum dipasarkan ke luar daerah seperti Biak. Melalui mekanisme koperasi, hasil tangkapan dikumpulkan, ditimbang, dicatat, dan langsung dibayarkan, sehingga nelayan tidak perlu menanggung sendiri seluruh proses distribusi.
Sebagai gambaran, nelayan di Supiori sebelumnya harus mengeluarkan biaya perjalanan sekitar Rp400.000 hanya untuk membawa satu atau dua cool box ikan ke Biak. Meskipun data tersebut tidak serta-merta merepresentasikan biaya transportasi seluruh nelayan di Doubo, angka tersebut memperlihatkan bagaimana biaya logistik sangat memengaruhi pendapatan bersih nelayan.
Tata Kelola Menjadi Kunci Keberhasilan
Pembangunan fisik KNMP Doubo pada akhirnya menjadi langkah awal dari upaya penataan rantai usaha. KKP menekankan bahwa asesmen menyeluruh terhadap infrastruktur pendukung, utilitas, serta potensi risiko bencana sangat menentukan keberlanjutan proyek ini.
Setelah fasilitas fisik selesai dibangun, tantangan berikutnya ada pada tata kelola operational. Keberhasilan KNMP Doubo akan sangat bergantung pada manajemen penampungan, menjaga konsistensi mutu ikan, serta pembentukan jaringan kelembagaan ekonomi masyarakat yang kuat agar fasilitas ini benar-benar terhubung dengan pasar secara berkelanjutan.
(Mel)
