TIMIKA, MPN – Memasuki enam bulan masa pemerintahan baru di Kabupaten Mimika, Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) melontarkan sorotan terhadap minimnya akses informasi dan kesempatan usaha yang dirasakan oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (26/6/2026), APPOAP menyatakan masih menerima berbagai keluhan dari pelaku usaha OAP yang mengaku belum memperoleh informasi yang memadai terkait pelaksanaan program pemerintah maupun peluang untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut APPOAP, selama beberapa bulan terakhir pihaknya telah berupaya membangun komunikasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil karena para kepala OPD kerap tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan, seperti menghadiri rapat, menjalankan tugas luar daerah, maupun agenda kedinasan lainnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha OAP mengenai efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan pengusaha lokal yang selama ini diharapkan menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Di sisi lain, APPOAP mengapresiasi komitmen Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang secara konsisten menginstruksikan seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan serapan anggaran. Namun, menurut organisasi tersebut, arahan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi yang dirasakan para pelaku usaha di lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan APPOAP terhadap sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket pekerjaan yang diumumkan masih didominasi jasa konsultansi, perencanaan, dan pengawasan. Sementara itu, peluang pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang dapat diikuti pengusaha lokal disebut belum terlihat secara signifikan.
Atas kondisi tersebut, APPOAP meminta adanya penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan. Organisasi itu mempertanyakan apakah proyek-proyek telah berjalan melalui mekanisme tertentu atau justru masih terdapat kendala yang menyebabkan percepatan pelaksanaan APBD belum optimal.
APPOAP menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan merupakan bentuk tuduhan, melainkan dorongan agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan ruang yang adil bagi pengusaha Orang Asli Papua sesuai semangat kebijakan afirmatif.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah, APPOAP mengajukan lima permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, yakni membuka forum audiensi resmi dengan pengusaha OAP, menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 secara terbuka, meningkatkan komunikasi antara OPD dan pelaku usaha lokal, memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperluas kesempatan bagi pengusaha Orang Asli Papua untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
APPOAP meyakini keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat melalui tumbuhnya pelaku usaha lokal sebagai penggerak ekonomi daerah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait pernyataan APPOAP. (Red)
