PAPUA TENGAH, MPN – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Sima dan Dusun Wabu, Papua Tengah, tidak hanya diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, pengawasan kualitas konstruksi dan kesiapan pengelola menjadi faktor penting agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh nelayan.
Dalam hasil inspeksi pembangunan, pekerjaan fisik secara umum dilaporkan berjalan sesuai rentang waktu yang direncanakan. Namun, masih terdapat kendala peralatan dan material serta catatan mengenai spesifikasi teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh penyedia pekerjaan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan KNMP tidak cukup diukur dari kemajuan fisik semata. Kesesuaian dengan rencana anggaran biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, dan kesiapan operasional juga menentukan manfaat fasilitas bagi masyarakat pesisir.
Manfaat Ekonomi Pekerja dan Pemasok Lokal
Keterlibatan warga setempat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan KNMP di Sima dan Wabu. Sebagian tenaga kerja dan penyedia material dilaporkan berasal dari masyarakat sekitar, sehingga kegiatan konstruksi membuka peluang penghasilan langsung bagi warga yang terlibat.
Pelibatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam rantai pasok pembangunan. Meski demikian, besarnya dampak ekonomi perlu dilihat berdasarkan data jumlah pekerja, nilai pengadaan lokal, serta pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan enam KNMP di wilayahnya diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi nelayan. Dalam laporan ANTARA Papua Tengah pada 11 Agustus 2026, Anton menyampaikan target program tersebut: “Dengan adanya KNMP kami menargetkan biaya operasional nelayan turun hingga 15 persen dan pendapatan bersih naik hingga 20 persen.”
Pernyataan tersebut merupakan target yang disampaikan pemerintah daerah, bukan bukti bahwa penurunan biaya operasional dan peningkatan pendapatan sudah terealisasi di Sima maupun Wabu. Pengukuran manfaat setelah fasilitas beroperasi diperlukan untuk menilai dampak nyata program terhadap ekonomi nelayan.
Kualitas Ditentukan oleh Pengawasan Konstruksi
Dalam pelaksanaan pembangunan, Letkol Aliyanto dari Satgas KNMP menekankan pentingnya kepatuhan terhadap RAB dan spesifikasi teknis. Catatan hasil inspeksi, termasuk yang berkaitan dengan material dan metode pengerjaan, perlu ditindaklanjuti agar hasil akhir sesuai dengan perencanaan.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyedia harus melakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan pekerjaan yang berlaku.
Pengawasan tersebut penting karena pembangunan di wilayah pesisir dapat menghadapi tantangan berupa keterbatasan peralatan, distribusi material, dan kondisi cuaca. Percepatan pekerjaan perlu mempertimbangkan kendala lapangan tanpa mengurangi kualitas konstruksi maupun mengabaikan standar keselamatan.
KKP sebelumnya telah menjelaskan mekanisme pengawasan pembangunan KNMP secara nasional. Dalam siaran pers pada 15 September 2025, KKP menyatakan, “Pembangunan di tiap-tiap lokasi KNMP direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama.”
KKP juga menyebut pengawasan dan pendampingan dilakukan sejak perencanaan hingga program berjalan sepenuhnya. Mekanisme tersebut menjadi konteks penting bagi pengawasan pembangunan di Sima–Wabu. Namun, informasi mengenai kebijakan pengawasan nasional tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pekerjaan di kedua lokasi telah memenuhi spesifikasi. Kepastian itu tetap memerlukan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut di lapangan.
Perhatian pada Kondisi Lingkungan dan Hak Ulayat
Aspek lingkungan dan penerimaan masyarakat juga menjadi bagian dari peninjauan lokasi pembangunan KNMP di Sima dan Wabu. Letkol Aliyanto menyampaikan bahwa pada titik-titik yang ditinjau, tim tidak menemukan terumbu karang maupun mangrove di area yang menjadi lokasi pekerjaan. Ia juga menyatakan tidak ditemukan kendala terkait hak ulayat dan dukungan masyarakat dalam peninjauan tersebut.
Temuan itu perlu dipahami sesuai ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Pernyataan mengenai kondisi pada titik yang ditinjau tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh kawasan pesisir di sekitarnya.
Karena itu, komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemantauan kondisi lingkungan tetap penting selama pembangunan berlangsung. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan proyek memperhatikan kondisi lokasi, kepentingan masyarakat adat, serta potensi dampak terhadap lingkungan pesisir.
Lanjutan Program: Kapal, Alat Tangkap, dan Kesiapan Pengelola
Setelah konstruksi selesai, tahapan berikutnya yang direncanakan untuk KNMP Sima–Wabu mencakup dukungan kapal perikanan, mesin, dan alat tangkap. Gunawan Wibisono dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP menjelaskan bahwa pengurus koperasi juga direncanakan mendapatkan pendampingan dari Satgas Operasional.
Dukungan tersebut menjadi penting karena infrastruktur fisik harus terhubung dengan kegiatan usaha perikanan. Ketersediaan bangunan saja belum cukup apabila sarana penangkapan belum tersedia, pengelolaan koperasi belum siap, atau fasilitas belum dimanfaatkan secara produktif.
KKP juga menaruh perhatian pada kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola kawasan tersebut. Pada Juli 2026, kementerian menggelar pelatihan manajerial bagi calon pengelola KNMP. Dalam siaran pers pada 7 Juli 2026, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta mengatakan, “Pengelola KNMP nantinya akan menjadi motor penggerak kawasan pesisir.”
Pelatihan itu menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengelola menjadi bagian dari pendekatan program secara nasional. Meski demikian, kesiapan pengurus koperasi di Sima–Wabu tetap perlu dilihat berdasarkan pelatihan yang diikuti, pembagian tanggung jawab, kesiapan unit usaha, dan kemampuan mengelola fasilitas setelah diserahterimakan.
Kesiapan Operasional Menentukan Manfaat Riil
Pembangunan KNMP di Sima dan Wabu pada akhirnya perlu dinilai dari keterhubungan antara kualitas bangunan, ketersediaan sarana perikanan, dan kemampuan masyarakat mengoperasikan fasilitas.
Kendala peralatan dan material perlu diselesaikan, sedangkan catatan inspeksi terkait spesifikasi teknis harus ditindaklanjuti sebelum pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan. Di saat yang sama, persiapan koperasi dan pendampingan operasional perlu berjalan agar fasilitas dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Keberlanjutan program juga membutuhkan mekanisme pemeliharaan, pencatatan kegiatan usaha, dan evaluasi manfaat bagi masyarakat. Indikator seperti pemanfaatan fasilitas, aktivitas penangkapan, pemasaran hasil laut, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan perubahan pendapatan nelayan dapat digunakan untuk menilai dampak setelah operasional berjalan.
Dengan demikian, KNMP di Sima–Wabu bukan hanya soal menyelesaikan pembangunan fisik. Keterlibatan masyarakat sejak tahap konstruksi, pengawasan yang konsisten, perhatian terhadap lingkungan, serta kesiapan pengelolaan menjadi rangkaian penting agar program ini dapat berkembang menjadi penopang ekonomi nelayan di Papua Tengah.
(Red)
