SORONG, MPN – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyatakan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak bisa hanya mengandalkan tindakan tegas. Dudung menekankan pentingnya aspek kemanusiaan, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat dalam memulihkan situasi keamanan.
Pernyataan ini disampaikan Dudung saat berkunjung ke Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Rabu (28/10/2026). Agenda kunjungan kerja ini berfokus pada penguatan stabilitas dan evaluasi penanganan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” kata Dudung di hadapan awak media.
Menurut Menko Polkam, penanganan dengan hati nurani dan komunikasi yang baik diharapkan bisa menyentuh kelompok-kelompok yang saat ini masih berada di dalam hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kunjungan ini juga dilakukan guna memastikan program prioritas dan strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di daerah.
Dudung mengapresiasi kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Menurutnya, stabilitas merupakan kunci utama pembangunan daerah. “Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa tugas menjaga keamanan wilayah tidak bisa bertumpu pada kepolisian saja. Penanganan masalah ini membutuhkan kolaborasi erat dari seluruh elemen, mulai dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Pangkogabwilhan III, Binda, Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI, hingga para tokoh masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Hengki menegaskan pentingnya integrasi program di lapangan agar seluruh instansi bergerak selaras dan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing. Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mapolda, Kapolda memaparkan kondisi kamtibmas terkini dan perkembangan terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hengki menegaskan pihaknya konsisten menerapkan strategi soft approach (komunikasi persuasif) dan humanity approach (pendekatan kemanusiaan). Kinerja ini juga didukung oleh pemaparan dari Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu beserta jajaran Forkopimda. Di akhir penyataannya, Hengki mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjaga profesionalisme dan mendahulukan kepentingan publik. “Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” pungkasnya.
(Mel)
