SORONG, MPN – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Rufei, Kota Sorong, Papua Barat Daya, terus digenjot. Proyek strategis ini diarahkan untuk memperkuat fasilitas perikanan secara menyeluruh, mulai dari aktivitas melaut hingga pemasaran hasil tangkapan. Keberadaan fasilitas modern seperti cold storage dan pabrik es diharapkan mampu menjaga mutu komoditas laut sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi nelayan lokal.
Pembangunan KNMP Rufei sendiri telah dimulai sejak peletakan batu pertama oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat pada 17 April 2026. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Sorong, program ini dijalankan oleh Dinas Perikanan Kota Sorong berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memperkuat infrastruktur serta kelembagaan nelayan di kawasan pesisir.
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Ludya Wattimena, menjelaskan bahwa proses pengembangan KNMP melibatkan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Langkah edukasi ini penting untuk menjawab keraguan warga mengenai konsep kawasan dan pemanfaatan lahan. Melalui komunikasi langsung, pemerintah memberikan pemahaman bahwa KNMP murni merupakan fasilitas pendukung aktivitas perikanan, bukan proyek pembangunan permukiman nelayan.
Pendekatan dialogis ini diterapkan agar pembangunan tidak sekadar berorientasi pada fisik infrastruktur, melainkan juga memperhatikan keterlibatan masyarakat. Diskusi bersama nelayan dan pemangku kepentingan setempat terus dilakukan untuk membangun penerimaan sekaligus memastikan fasilitas yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Menjaga Kualitas Pascapanen
Kota Sorong memiliki potensi hasil laut yang sangat besar. Ludya menyebutkan, hasil tangkapan nelayan setempat didominasi oleh komoditas bernilai tinggi seperti tuna, kakap, momar, lema, dan udang. Berbagai komoditas tersebut memerlukan penanganan pascapanen yang tepat agar kualitasnya tidak menurun sebelum sampai ke tangan konsumen.
Selama ini, keterbatasan ruang penyimpanan sering kali membuat nelayan tertekan untuk segera menjual hasil tangkapan dengan harga murah, terutama saat pasokan melimpah atau ketika pembeli belum tersedia. Kehadiran cold storage dan pabrik es di KNMP diproyeksikan menjadi solusi untuk mempertahankan kesegaran ikan, sehingga nelayan memiliki keleluasaan lebih dalam mengatur ritme penjualan. Meski demikian, fasilitas penyimpanan ini tidak otomatis menjamin lonjakan harga jual, mengingat harga di pasar tetap dipengaruhi oleh dinamika permintaan, kualitas produk, biaya operasional, dan akses distribusi.
Pentingnya pengelolaan rantai dingin secara profesional juga ditekankan oleh pihak KKP. Beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, menyatakan, “Pengelolaan pascapanen yang berfokus pada mutu dan kualitas selama proses produksi hingga pemasaran menjadikan produk perikanan memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi.”
Pengelolaan rantai dingin yang ideal mencakup aspek yang luas, tidak sekadar menyediakan ruang pembeku. Ketersediaan es yang konsisten, pengaturan suhu yang stabil, higienitas, pemeliharaan mesin, jalur distribusi, hingga kompetensi pengelola menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan pematangan model bisnis harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik.
Fasilitas Terintegrasi dan Kebutuhan Nyata
Dalam cetak biru KNMP, sejumlah fasilitas dirancang terintegrasi untuk mendukung setiap tahapan usaha perikanan. Fasilitas tersebut meliputi dermaga untuk aktivitas pendaratan ikan, cold storage, pabrik es, bengkel, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN). Pemerintah daerah kini berkewajiban memastikan seluruh fasilitas di Rufei ini dapat berfungsi optimal dan dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, pemberian bantuan sarana produksi ke depan akan lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Mengacu pada evaluasi terdahulu, Ludya menyoroti adanya kasus ketidaksesuaian bantuan, seperti mesin yang diberikan tanpa perahu, atau sebaliknya. Berangkat dari pengalaman tersebut, pendataan kebutuhan yang akurat mutlak dilakukan sebelum bantuan disalurkan. Selain itu, pelatihan penggunaan alat, prosedur keselamatan, dan perawatan peralatan juga akan diberikan agar sarana yang ada dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Penjajakan Pasar dan Potensi Kemitraan
Untuk memperluas penyerapan hasil tangkapan, Pemerintah Kota Sorong merencanakan penjajakan kerja sama dengan perusahaan perikanan lokal serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini membuka saluran pemasaran baru bagi nelayan, walaupun dalam pelaksanaannya masih memerlukan kesepakatan matang terkait regulasi harga, standar mutu, keamanan pangan, volume pasokan, jadwal pengiriman, hingga kontinuitas produksi.
Upaya memperluas pasar produk perikanan melalui KNMP sebenarnya telah memperlihatkan hasil positif di daerah lain. Berdasarkan siaran pers KKP pada 20 Mei 2026, KKP berhasil mempertemukan pengelola KNMP dan kelompok usaha budidaya di Kabupaten Bantul dengan mitra SPPG, UMKM, pemasok lokal, serta ritel modern yang mencatatkan potensi transaksi mencapai Rp1,84 miliar. Capaian di Bantul ini menjadi gambaran optimistis bagi pengembangan jaringan pasar, meskipun model kemitraan serupa saat ini masih dalam tahap rencana untuk direalisasikan di Kota Sorong.
Pemberdayaan Nelayan OAP dan Tata Kelola Berkelanjutan
Peningkatan kapasitas nelayan lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), menjadi pilar penting dalam proyek KNMP ini. Program pendataan nelayan, bimbingan teknis pengoperasian mesin, pengenalan alat tangkap modern, serta keterampilan penanganan ikan akan dikucurkan agar nelayan mampu mengadopsi teknologi baru. Pemerintah daerah berencana mendukung program pelatihan ini dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) sesuai regulasi yang berlaku.
Penguatan kapasitas SDM ini juga wajib dibarengi dengan tata kelola kawasan yang transparan dan berkelanjutan. Terkait kepemilikan dan pemeliharaan fasilitas, Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura dalam siaran persnya pada 5 Juli 2026 menegaskan, “Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya.” Pernyataan ini menjadi pengingat akan pentingnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama antara pengelola dan komunitas nelayan.
Pada akhirnya, keberhasilan KNMP di Kota Sorong akan diuji oleh sejauh mana konektivitas antara infrastruktur fisik, kecakapan nelayan, manajemen usaha, dan kepastian pasar dapat terjalin. Kehadiran pembeli yang konsisten, pengelolaan biaya operasional, perawatan alat yang rutin, serta kesiapan koperasi nelayan menjadi faktor krusial agar kawasan ini tidak mandek sebagai proyek bangunan semata, melainkan menjelma sebagai pusat ekonomi terpadu yang produktif.
Keberhasilan dampak KNMP di Kelurahan Rufei ini nantinya harus diukur melalui indikator riil di lapangan; mulai dari fungsi fasilitas yang berjalan normal, kualitas produk laut yang terjaga, terbentuknya kontrak kemitraan pasar, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dirasakan langsung oleh nelayan dan masyarakat pesisir Sorong.
(Mel)
