SORONG, MPN – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota wilayah Indonesia Timur pada Jumat (2/10/2026). Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu wilayah strategis yang masuk dalam program ini, khususnya untuk menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Peluncuran yang dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ini menandai pembukaan 480 SPPG perdana di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru. Melalui unit pelayanan ini, pemerintah berkomitmen memperluas akses program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar.
Kepala BGN, Sudaryono, memimpin langsung peresmian tersebut sekaligus memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengelola SPPG. Ia menegaskan bahwa tujuan utama SPPG bukan sekadar menyediakan infrastruktur fisik, melainkan menjamin pemerataan gizi bagi anak-anak di daerah prioritas.
“Kehadiran SPPG ini bukan sekadar membangun dapur, melainkan membangun harapan bagi anak-anak di daerah yang selama ini paling sulit dijangkau. Kami hadir untuk memastikan pemerataan gizi benar-benar terwujud,” ujar Sudaryono.
Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Karo SDMO) BGN Pusat, Rahman Rajab, mengonfirmasi bahwa Papua Barat Daya mendapatkan alokasi 16 unit SPPG. Unit-unit pelayanan tersebut tersebar di tiga daerah dengan tantangan geografis yang cukup tinggi.
“Untuk SPPG yang ada saat ini di wilayah Papua Barat Daya, yang diresmikan tersebar di Kabupaten Sorong lima SPPG, Raja Ampat 10 SPPG, dan Tambrauw satu SPPG,” kata Rahman Rajab usai mengikuti peresmian SPPG di Kampung Maibo, Kabupaten Sorong.
Rahman menambahkan bahwa program MBG merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan nutrisi generasi muda. Pemerintah akan terus mendorong pemerataan agar anak-anak di pelosok Indonesia mendapatkan hak gizi yang sama.
Dalam arahannya, Sudaryono juga mengingatkan seluruh petugas SPPG untuk bekerja ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kepala SPPG diminta turun langsung mengawasi aktivitas dapur demi memastikan seluruh proses produksi dan pelayanan berjalan optimal.
Sebagai bentuk penguatan transparansi dan akuntabilitas, BGN menegaskan seluruh SPPG harus selalu siap menghadapi pemeriksaan sewaktu-waktu. Saat ini, kapasitas penyaluran program MBG secara nasional telah mencapai sekitar 57 juta porsi per hari dan ditargetkan terus meningkat seiring penambahan unit SPPG baru di berbagai daerah.
(Mel)
