SORONG, MPN – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap aktivitas nelayan, mulai dari akses bahan bakar minyak (BBM) hingga penyediaan fasilitas perikanan.
Bagi nelayan di Sorong, kegiatan melaut tidak hanya bergantung pada keberadaan ikan. Kondisi angin, tinggi gelombang, ukuran perahu, serta ketersediaan BBM turut menentukan apakah nelayan dapat melaut atau harus menunggu kondisi yang lebih memungkinkan.
Frans Worabay, nelayan di Sorong, mengatakan angin dan gelombang tinggi menjadi salah satu kendala utama, terutama bagi nelayan yang menggunakan perahu berukuran kecil. Kondisi laut membuat nelayan harus lebih berhati-hati dalam menentukan waktu keberangkatan.
“Nelayan harus melihat kondisi angin dan gelombang sebelum melaut,” ujar Frans.
Selain faktor cuaca, persoalan operasional juga berkaitan dengan ketersediaan BBM. Menurut Frans, keterlambatan memperoleh bahan bakar dapat membuat nelayan kehilangan kesempatan untuk melaut karena persediaan belum tentu tersedia pada hari berikutnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses BBM bukan hanya persoalan biaya. Ketersediaan bahan bakar berkaitan langsung dengan kemampuan nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Akses BBM Masuk dalam Pengembangan KNMP
Kebutuhan nelayan terhadap BBM menjadi salah satu aspek yang diakomodasi dalam pengembangan KNMP. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Juli 2026 menyatakan menggandeng Baharkam Polri dan Pertamina Patra Niaga untuk mendukung keamanan serta kemudahan akses BBM di titik-titik KNMP.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pemberdayaan nelayan.
“Jadi program KNMP ini tidak hanya membangun fisik dan pemberdayaan nelayan semata, namun juga memastikan keamanan dan ketertiban kawasan serta kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan,” ujar Lotharia dalam siaran resmi KKP pada 3 Juli 2026.
Dalam skema tersebut, KKP berperan menyediakan data kebutuhan BBM nelayan, mengusulkan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga bertugas memastikan kesiapan mitra penyalur, memverifikasi kelayakan lokasi dan calon mitra, serta menjamin pasokan sesuai ketentuan dan kuota pemerintah.
Meski demikian, kebijakan BBM memiliki sasaran dan mekanisme berbeda berdasarkan jenis kapal. KKP pada Juli 2026 menyiapkan skema solar harga khusus Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 hingga 200 gross tonnage (GT) dengan sejumlah persyaratan.
Kebijakan tersebut disebut berlaku sebagai stimulus hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi. Artinya, kebijakan BBM tidak otomatis membuat seluruh nelayan memperoleh akses dengan skema yang sama.
Kondisi kapal, perizinan, lokasi pengisian, serta ketentuan penyaluran tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
KNMP Rufei Dilengkapi Fasilitas Perikanan
Di Kota Sorong, pembangunan KNMP salah satunya berpusat di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat. Pemerintah Kota Sorong menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung kegiatan perikanan di kawasan tersebut.
KNMP Rufei dibangun di atas lahan sekitar 3.400 meter persegi. Fasilitas yang disiapkan meliputi dermaga, cold storage, pabrik es, SPBUN, fasilitas UMKM, serta bengkel.
Pembangunan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kehadiran fasilitas itu diharapkan dapat mendukung kegiatan nelayan, mulai dari persiapan melaut hingga penanganan hasil tangkapan.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan pembangunan KNMP diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
“Program ini diharapkan mampu mentransformasi kawasan pesisir menjadi lebih modern, higienis, tertata dan produktif,” kata Septinus.
Peletakan batu pertama pembangunan KNMP Rufei dilakukan pada April 2026. Pemerintah Kota Sorong menyebut program tersebut merupakan bentuk sinergi dengan KKP untuk membangun kawasan nelayan di wilayah pesisir.
Pengembangan KNMP juga berlangsung di sejumlah wilayah lain. Pada Juli 2026, Pemerintah Kota Sorong menyatakan pembangunan KNMP telah berjalan di sembilan kelurahan, yakni Rufei, Doom Barat, Tanjung Kasuari, Remu Selatan, Doom Timur, Raam, Soop, Malawei dan Saoka.
Sebagian besar lokasi disebut telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, pembangunan di Saoka masih menghadapi persoalan terkait penolakan sebagian masyarakat dan tokoh adat.
Masyarakat Adat Dukung Pengembangan KNMP
Program KNMP turut mendapat perhatian dari unsur masyarakat adat di Papua Barat Daya. Kepala Suku Besar Maya Papua Barat Daya, Mhatius Samagita, pada 24 September 2026 menyatakan dukungan terhadap pengembangan program tersebut.
Menurut Mhatius, kehidupan masyarakat Suku Maya memiliki keterkaitan erat dengan laut dan sumber daya pesisir.
“Masyarakat Suku Maya adalah masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada laut. Karena itu, kami mendukung penuh hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Mhatius.
Ia berharap fasilitas KNMP dapat membantu nelayan dalam seluruh rangkaian kegiatan perikanan, mulai dari penangkapan ikan hingga penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.
Mhatius juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengembangan KNMP. Menurut dia, pembangunan kawasan tersebut perlu memperhatikan adat, budaya dan keberlanjutan sumber daya laut.
Manfaat KNMP Bergantung pada Penggunaan di Lapangan
Pembangunan KNMP yang masih berlangsung membuat manfaat program perlu dilihat secara bertahap. Fasilitas yang belum selesai atau belum beroperasi tentu belum dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan.
Frans Worabay, misalnya, mengetahui keberadaan KNMP di wilayah Feri. Namun, berdasarkan keterangannya, ia belum merasakan langsung manfaat fasilitas KNMP tersebut.
Kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan program KNMP tidak memberikan manfaat. Pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas itu selesai, beroperasi, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Dermaga membutuhkan pengelolaan serta pemeliharaan yang baik. Pabrik es dan cold storage juga memerlukan pasokan listrik, pengelola, perawatan dan sistem distribusi hasil tangkapan.
Begitu pula dengan SPBUN. Fasilitas pengisian BBM tersebut memerlukan mekanisme penyaluran yang tepat sasaran dan mudah dijangkau oleh nelayan.
Karena itu, KNMP Sorong lebih tepat dipandang sebagai pembangunan ekosistem perikanan, bukan sekadar pembangunan sejumlah fasilitas. Pendataan nelayan, kelembagaan pengelola, akses pasar, kepastian BBM, fasilitas rantai dingin serta keterhubungan dengan aktivitas ekonomi akan turut menentukan manfaat program.
Bagi nelayan seperti Frans, dukungan KNMP akan dirasakan secara nyata apabila mampu menjawab kebutuhan sehari-hari: kapan aman melaut, apakah BBM tersedia, dan apakah fasilitas yang dibangun benar-benar dapat digunakan.
Dari kebutuhan praktis tersebut, keberhasilan KNMP Sorong nantinya dapat diukur secara lebih konkret.
(Mel)
