JAKARTA, MPN — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti rendahnya alokasi anggaran daerah untuk sektor kepemudaan dan olahraga. Ia mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberhasilan Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional.
Dari total APBD nasional tahun 2025 sebesar Rp1.399 triliun, alokasi untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen. Di tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing menganggarkan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.
Tito mencontohkan ketimpangan besar antarwilayah. DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun berkat kapasitas fiskal yang kuat, sementara banyak daerah lain hanya menganggarkan belasan hingga puluhan miliar rupiah—bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.
“DKI yang tertinggi dalam menganggarkan bidang pemuda dan olahraga, termasuk kegiatan kepemudaan seperti kepramukaan,” ujarnya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM terkait sinergi pengelolaan sarana olahraga pusat dan daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Di level kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Timur tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dengan anggaran sekitar Rp286 miliar. Namun, beberapa daerah hanya mengalokasikan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma Rp150 juta, ada yang Rp60 juta. Kalau punya lapangan, pasti tidak akan terurus,” tambahnya.
Mendagri juga menyoroti kecilnya anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang hanya sekitar Rp5,19 triliun dari total APBD nasional—kurang dari 1 persen. Kondisi ini dinilai menyulitkan daerah untuk menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan fiskal daerah.
Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan nota kesepahaman sebagai dasar hukum untuk menjalin kerja sama profesional dalam pengelolaan fasilitas olahraga. Skema tersebut dinilai dapat mengurangi beban APBD, menghidupkan sarana olahraga, dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Stadion bisa hidup, menghilangkan beban APBD, bahkan menambah PAD. Ini juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat dan mengejar prestasi olahraga,” tegas Tito.
Ia menambahkan, ekosistem olahraga yang kompetitif dari desa hingga provinsi sangat penting untuk pembinaan atlet nasional. Ketika fasilitas olahraga dikelola optimal, kawasan tersebut tidak hanya menjadi pusat pembinaan, tetapi juga ruang hiburan dan sentra ekonomi yang menggerakkan UMKM.
“Termasuk kuliner, musik, seni, serta pusat aktivitas ekonomi yang menghidupkan UMKM,” tutup Mendagri.
