SORONG, MPN – Pemerintah Kabupaten Sorong resmi menghibahkan tanah seluas 10 hektare kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya. Langkah strategis ini dilakukan guna mendukung percepatan pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya sekaligus memperkuat institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut. Prosesi penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) serta penyerahan sertifikat tanah yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa hibah lahan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kepolisian di provinsi baru tersebut. Pembangunan Mako Polda rencananya akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Elisa juga mengungkapkan adanya wacana dari Bupati Sorong terkait pemanfaatan kembali markas Polres yang saat ini sedang dibangun, apabila nantinya Polda Papua Barat Daya telah resmi berpindah ke lokasi baru. Rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku. Demi kelancaran proyek, Gubernur berharap instansi pertanahan dapat memberikan dukungan penuh dalam percepatan proses administrasi peralihan hak kepemilikan tanah.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan konkret dari Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Sorong. Hengki menekankan bahwa penguatan infrastruktur fisik ini harus berjalan selaras dengan peningkatan kolaborasi antarlembaga serta penerapan community policing (pemolisian masyarakat) untuk menghadapi tantangan keamanan yang dinamis.
Lebih lanjut, Kapolda menyoroti urgensi peningkatan kapasitas organisasi, termasuk usulan agar status Polda Papua Barat Daya dinaikkan menjadi Polda Tipe A. Hal ini dinilai krusial mengingat kompleksitas kerawanan wilayah, keberadaan garnisun militer besar, serta posisi strategis Papua Barat Daya sebagai pintu gerbang ekonomi Papua. Saat ini, kapasitas riil organisasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi korps bhayangkara di wilayah tersebut karena baru memenuhi sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) yang berjumlah 9.000 personel.
Terkait linimasa pembangunan, Kapolda membeberkan bahwa dukungan anggaran untuk konstruksi Mako Polda dan rumah sakit bhayangkara telah siap dikucurkan pada tahun mendatang. Setelah dua fasilitas utama tersebut rampung, pengembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Markas Satuan Brimob akan menyusul secara bertahap. Selain infrastruktur dasar, Polda Papua Barat Daya juga tengah menggodok pembentukan tourism police atau polisi pariwisata untuk menjamin keamanan di berbagai destinasi wisata unggulan serta memberikan rasa aman bagi para wisatawan.
(Mel)
