SORONG, MPN – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Tanjung Kasuari, Kota Sorong, Papua Barat Daya, diarahkan untuk memperkuat ekosistem perikanan dari hulu hingga hilir, sekaligus menata kawasan permukiman nelayan. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil tangkapan nelayan yang melimpah mendapat dukungan penanganan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran yang memadai.
Pemerintah Kota Sorong mencatat Tanjung Kasuari merupakan salah satu dari sembilan kelurahan yang masuk dalam program ini. Delapan lokasi lainnya meliputi Rufei, Doom Barat, Remu Selatan, Doom Timur, Raam, Soop, Malawei, dan Saoka. Pada Juli 2026, sebagian besar lokasi dilaporkan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, menyatakan bahwa proyek KNMP merupakan bagian dari strategi penguatan sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah. “Pemerintah Kota Sorong terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Fasilitas Rantai Dingin dan Pengelolaan Hasil Tangkapan
Konsep KNMP dirancang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang. Infrastruktur yang disiapkan meliputi dermaga, tambatan perahu, cold storage (gudang beku), pabrik es, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), balai pelatihan, fasilitas UMKM, bengkel, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menjelaskan bahwa pembangunan ini ditujukan untuk mentransformasi kawasan pesisir agar lebih modern, higienis, tertata, dan produktif. Kehadiran pabrik es dan cold storage menjadi krusial saat tangkapan melimpah, agar kualitas produk tetap terjaga sebelum didistribusikan. Meski demikian, fasilitas rantai dingin ini tidak serta-merta menjamin kenaikan harga, karena nilai jual tetap dipengaruhi oleh dinamika pasar, biaya logistik, dan volume pasokan.
Perluasan Akses Pasar dan Logistik Pangan
Dengan adanya fasilitas pendaratan dan penyimpanan yang lebih baik, nelayan memiliki waktu lebih longgar untuk melakukan penanganan produk sebelum dijual. Kondisi ini membuka peluang bagi hasil perikanan Sorong untuk menjangkau pasar antardaerah, tidak hanya bergantung pada pasar lokal.
Untuk mendukung sistem distribusi tersebut, Pemkot Sorong juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Namun, perluasan pasar ini tetap menuntut kontinuitas pasokan, standar mutu, ketersediaan pembeli, dan efisiensi biaya logistik.
Keamanan dan Kemudahan Akses BBM Nelayan
Selain hilirisasi, sektor hulu berupa kemudahan sarana produksi juga menjadi perhatian. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Juli 2026 menyatakan telah menjalin kerja sama dengan Baharkam Polri dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan keamanan kawasan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. “Program KNMP ini tidak hanya membangun fisik dan pemberdayaan nelayan semata, namun juga memastikan keamanan dan ketertiban kawasan serta kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan,” kata Latif.
Tata Kelola Menjadi Kunci Keberlanjutan
Pembangunan KNMP di Kota Sorong sendiri telah dimulai sejak peletakan batu pertama oleh Wali Kota Septinus Lobat pada 17 April 2026 di Kelurahan Rufei. Proyek berskala kawasan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan KKP.
Meski infrastruktur fisik mulai terbangun, keberhasilan jangka panjang KNMP akan sangat bergantung pada tata kelola pasca-konstruksi. Manajemen fasilitas, pemeliharaan sarana, ketersediaan akses yang adil bagi nelayan, serta keterhubungan yang kuat dengan jaringan pasar akan menjadi faktor penentu utama agar dampak ekonomi program ini dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir Sorong.
(Mel)
