SORONG, MPN – Tindakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sorong yang meminta Surat Izin Mengemudi (SIM) seorang sopir truk sebagai jaminan saat pemeriksaan kendaraan menuai pertanyaan. Sopir tersebut mempertanyakan dasar hukum dan batas kewenangan petugas dalam meminta serta menahan dokumen pribadinya, Kamis (19/11/2026).
Sopir yang enggan menyebutkan identitasnya kepada awak media itu menceritakan, peristiwa bermula ketika dirinya melintas di Jalan Arteri, Kota Sorong. Saat itu, ia melihat sejumlah petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) berada di pinggir jalan sebelum akhirnya memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya untuk pemeriksaan.
Menurut keterangannya, saat pemeriksaan berlangsung tidak terlihat adanya petugas kepolisian di lokasi.
Dalam pemeriksaan tersebut, sopir mengaku diminta menunjukkan kartu uji KIR kendaraan. Ia kemudian menjelaskan kepada petugas bahwa masa berlaku KIR mobil yang dikemudikannya telah habis.
Sopir itu menuturkan, petugas kemudian meminta SIM miliknya sebagai jaminan agar kendaraan tidak ditahan.
“Kalau begitu SIM saja sebagai jaminan daripada mobil saya tahan,” demikian penuturan sopir mengenai percakapannya dengan petugas.
Ia mengaku akhirnya menyerahkan SIM tersebut kepada petugas. Namun, tindakan itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan, terutama terkait kewenangan petugas Dishub dalam meminta SIM sebagai jaminan.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewenangan penyitaan SIM sebagai barang bukti diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf d, yang merupakan salah satu kewenangan penyidik Kepolisian di bidang lalu lintas.
Sementara itu, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 262, dengan ruang lingkup tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi persoalan tersebut, James selaku Ketua Asosiasi Sopir Truk Pelabuhan meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong mengevaluasi tindakan petugas di lapangan sekaligus memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur pemeriksaan yang diterapkan.
James menegaskan, pihaknya tidak menolak penegakan aturan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, ia meminta agar setiap tindakan petugas tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum dan batas kewenangan masing-masing.
Ia bahkan menyatakan siap memimpin anggota asosiasi untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi orasi apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan kejelasan.
“Kami punya hak untuk mempertanyakan batas kewenangan. Saya berharap Kepala Dinas Perhubungan segera menertibkan persoalan ini. Jika tidak ada penyelesaian, saya siap memimpin anggota untuk menyampaikan aspirasi,” tegas James.
Menurutnya, pelayanan publik harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta menghormati hak-hak masyarakat. Penegakan aturan, kata dia, seharusnya dilakukan melalui prosedur yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Penegakan aturan harus dilakukan sesuai hukum dan kewenangan, bukan menjadi tindakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi dari Dinas Perhubungan Kota Sorong terkait kronologi pemeriksaan, permintaan SIM sebagai jaminan, serta dasar hukum dan prosedur yang digunakan petugas.
Dinas Perhubungan Kota Sorong tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
(Mel)





























