SORONG, MPN — Polres Sorong menjadi motor penggerak dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Sorong. Langkah konkret ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas instansi yang digelar di Aula Patriatama Polres Sorong, Selasa (8/9/2026), guna merumuskan strategi terpadu dalam mengatasi titik api yang masih meluas.
Kapolres Sorong, AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K., menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengambil tanggung jawab dan memperkuat sinergi antarlembaga agar penanganan di lapangan bisa berjalan lebih efektif. Menurutnya, aksi pemadaman sebenarnya sudah berjalan di sejumlah lokasi berkat kolaborasi Polres Sorong dengan pihak terkait. Namun, keberadaan satuan tugas (satgas) dan posko khusus kini mendesak untuk dibentuk.
“Keberadaan satgas dan posko ini sangat penting untuk mempercepat koordinasi, memantau pergerakan titik api secara real-time, hingga mempercepat pengerahan personel saat terjadi kebakaran,” ujar AKBP Jems Oktovianus Tegai.
Urgensi pembentukan satgas ini kian nyata setelah data terbaru dalam rapat mengungkap telah terjadi kebakaran di 17 titik di wilayah Kabupaten Sorong. Selain ancaman api, musim kemarau saat ini juga memicu ancaman krisis ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Merespons inisiatif Polres Sorong, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Nimrod Sesa, yang hadir mewakili Bupati Sorong, menyatakan pemerintah daerah akan bergerak cepat menyiapkan Surat Keputusan (SK) Tim untuk memperkuat legalitas kerja satgas. Pemkab Sorong juga tengah menggodok dukungan anggaran agar operasional posko berjalan optimal.
“Lebih bagus mencegah dari sekarang, saling bersinergi dalam mengatasi kebakaran hutan dan juga termasuk air bersih,” tegas Nimrod Sesa dalam rapat tersebut. Ia juga berharap satgas ini nantinya bersifat multifungsi, sehingga bisa langsung dialihkan untuk menanggulangi potensi bencana lain seperti banjir saat memasuki musim penghujan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Mawardi Nur, memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Sorong atas respons cepatnya mengumpulkan para pemangku kebijakan. Sebagai solusi teknis di lapangan, pihak legislatif mendorong pemerintah untuk segera membangun kanal-kanal atau tempat penampungan air (embung) di area rawan. Pembangunan ini dinilai krusial untuk mengatasi kendala utama petugas yang sering kesulitan mendapat pasokan air saat proses pemadaman.
Selain masalah pasokan air, rapat juga mengevaluasi kesiapan armada pemadam kebakaran milik pemda maupun satu unit bantuan mobil pemadam yang diterima Kodim. Mengingat operasional armada membutuhkan keahlian khusus, Dinas Pemadam Kebakaran direncanakan segera menggelar pelatihan intensif bagi personel TNI dan Polri yang akan ditugaskan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pimpinan TNI, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup. Melalui komitmen bersama yang diinisiasi oleh Polres Sorong ini, seluruh unsur terkait kini bersiap memperkuat koordinasi lapangan demi menekan dampak Karhutla seminimal mungkin.
(Mel)
