SORONG, MPN – Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Sorong memaksa pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk melindungi kesehatan pelajar. Mulai Rabu, 7 Oktober 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong resmi menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh peserta didik hingga kondisi kualitas udara kembali membaik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Nimrod Sesa, mengatakan kebijakan PJJ diterapkan karena kabut asap dalam beberapa hari terakhir semakin pekat. Situasi ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemerintah daerah meminta siswa tetap belajar dari rumah dan tidak memanfaatkan momentum ini untuk beraktivitas di luar ruangan.
“PJJ ini terhitung mulai hari ini, 7 Oktober. Pembelajaran tetap diberlakukan dengan menggunakan metode luring dan daring,” kata Nimrod Sesa kepada awak media di ruang rapat Kantor Sekda Kabupaten Sorong, Rabu (7/10/2026).
Kualitas Udara Masuk Kategori Tidak Sehat
Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kini mulai membayangi warga akibat polusi udara yang memburuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, dr. Ronney Ch. N. Kalesaran, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan yang dirujuk dari BMKG, kadar partikulat PM2,5 terakhir telah berada di angka 105 mikrogram per meter kubik.
Angka tersebut menempatkan kualitas udara di wilayah Kabupaten Sorong masuk dalam kategori tidak sehat. Menurut Ronney, kondisi ini sangat berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah, masyarakat diminta wajib menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel polutan yang masuk melalui saluran pernapasan,” tegas dr. Ronney.
Teknis Pembelajaran dan Pengawasan Orang Tua
Merespons kebijakan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Andreas Taa, S.Ag., menjelaskan bahwa teknis pembelajaran akan disesuaikan dengan kondisi geografis sekolah. Sekolah yang memiliki akses internet stabil dapat melaksanakan kelas secara daring. Sementara untuk sekolah maupun siswa yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet akan menggunakan metode pemberian tugas melalui modul (luring).
“Untuk daerah-daerah yang sulit terakses jaringan internet, guru memberikan tugas-tugas modul. Siswa mengerjakan kemudian mengembalikannya kepada guru,” jelas Andreas.
Meski siswa belajar dari rumah, Andreas menegaskan tenaga pendidik dan kependidikan tetap menjalankan tugas melalui sistem piket bergilir di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan wajib bermasker. Ia juga meminta orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak-anak selama PJJ berlangsung.
“Ini bukan berarti siswa bebas ke pasar atau ke mal. Mereka tetap di rumah. Saya berharap setiap orang tua menjaga anak-anaknya supaya tidak terdampak masalah kesehatan ini,” tegas Andreas.
Dampak Karhutla Sejak September
Di sisi lain, Kepala BPBD Kabupaten Sorong, Aminadap Lobat, menambahkan bahwa bencana kabut asap ini dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung sejak awal September 2026. Kebakaran meluas dari wilayah Aimas dan Mariat hingga ke sejumlah distrik lainnya, termasuk Distrik Klayili dan Kelurahan Malasom yang hingga Rabu ini masih dilaporkan terdapat titik api yang aktif.
Aminadap meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ia juga mengingatkan warga yang beraktivitas menggunakan api untuk memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.
Menutup keterangannya, Sekda Nimrod Sesa mengajak seluruh lapisan masyarakat, TNI-Polri, kepala distrik, kepala puskesmas, hingga kepala kampung untuk bersama-sama bersinergi menangani dampak kabut asap ini. Pemerintah daerah berharap kondisi cuaca segera berubah dan hujan turun agar karhutla dapat segera padam.
Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah memastikan hak siswa penerima manfaat tidak akan terputus. Mekanisme pembagian makanan dialihkan dengan cara diambil langsung oleh orang tua siswa di sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan dalam surat edaran resmi.
(Mel)
