SORONG, MPN – Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.H., M.H., mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus mendukung kemajuan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Hengki dalam kegiatan Coffee Morning Kapolda Papua Barat Daya bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan insan pers di Ballroom Lantai 5 Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan dan dialog antara kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pandangan, sekaligus membangun komunikasi dalam menjaga situasi Papua Barat Daya tetap aman dan kondusif.
Dalam sambutannya, Hengki menegaskan tugas kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan ruang konsolidasi sosial, forum pertukaran perspektif, sekaligus platform kolaborasi untuk membangun kesamaan visi tentang masa depan Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia mengatakan perkembangan zaman, khususnya di era teknologi, menghadirkan tantangan baru bagi kepolisian. Pola kejahatan mulai bergeser ke ruang digital dan dapat memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk krisis emosional di tengah masyarakat.
Karena itu, kata Hengki, menciptakan keamanan tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang aman melalui kepedulian terhadap norma hukum dan sosial.
Hengki juga menyinggung pengalamannya ketika mengikuti studi mengenai sistem kepolisian di Jepang. Dari pengalaman tersebut, ia melihat keamanan tidak hanya bergantung pada keberadaan polisi, tetapi juga ditopang oleh budaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan aturan.
“Polisi di mana pun tidak bisa bekerja sendiri. Harus saling bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman,” katanya.
Menurutnya, pendekatan community policing menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Polisi harus hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat sekaligus membangun kerja sama dengan berbagai elemen.
Hengki menilai Papua Barat Daya memiliki modal sosial yang besar melalui keberagaman identitas, budaya, agama, dan komunitas. Keragaman tersebut, menurutnya, perlu dikelola menjadi kekuatan bersama dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
Tokoh agama, kata dia, memiliki peran dalam menjaga nilai kemanusiaan, toleransi, dan kehidupan sosial. Sementara tokoh adat memiliki posisi penting dalam menjaga identitas budaya dan tatanan sosial serta membantu penyelesaian persoalan melalui pendekatan kearifan lokal.
Tokoh pemuda juga diharapkan menjadi penggerak perubahan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Hengki menempatkan insan pers sebagai bagian penting dalam kolaborasi tersebut. Media tidak hanya berperan menyampaikan pemberitaan, tetapi juga memiliki fungsi edukasi kepada masyarakat.
Ia berharap pemberitaan mengenai isu keamanan maupun persoalan sosial disajikan secara akurat, berimbang, dan terverifikasi. Komunikasi antara kepolisian dan media juga dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat dapat dikonfirmasi berdasarkan fakta.
“Kepolisian berkewajiban memberikan akses informasi sesuai ketentuan dan keterbukaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hengki menekankan kemitraan antara kepolisian dan media bukan untuk membatasi kebebasan pers. Hubungan tersebut, kata dia, perlu dibangun melalui komunikasi yang sehat dengan tetap menghormati independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Dalam sesi dialog, Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu menyampaikan sejumlah aspirasi yang mewakili masyarakat di wilayah tersebut.
Alfons berharap kepolisian meningkatkan keamanan dan pengawasan di sejumlah pos untuk mencegah peredaran minuman keras (miras). Ia juga berharap penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi dapat berlangsung secara damai.
Selain itu, Alfons meminta pemuda diberikan ruang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap Tanah Papua.
“Masyarakat adat adalah bagian penting di provinsi ini. Kami berharap Kapolda dapat membantu menjaga keamanan di lingkungan mereka, sehingga masyarakat adat merasa nyaman, aman, dan bisa hidup produktif,” ungkap Alfons.
Aspirasi mengenai keamanan juga disampaikan Ketua Lintas Suku se-Papua Barat Daya. Dalam dialog tersebut, ia meminta kepolisian menindak tegas peredaran miras dan narkoba yang menurutnya berkaitan dengan berbagai tindak kejahatan, termasuk aksi pembegalan.
Ia juga meminta aparat kepolisian tetap hadir mengawal aksi demonstrasi sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hengki menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan sekaligus memperkuat kerja sama dengan masyarakat.
Terkait peredaran miras dan narkoba, ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas. Namun, menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan masyarakat melalui informasi dari lapangan.
“Saya sangat konsen terhadap narkoba karena zat ini merusak pola pikir dan mental yang mengonsumsinya. Untuk miras dan narkoba, saya akan tindak keras. Tapi masyarakat juga harus ikut bekerja sama membantu polisi,” tegas Hengki.
Sementara terkait aksi penyampaian pendapat, Hengki mengatakan kepolisian akan hadir melakukan pengawalan agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara tertib.
Bagi Hengki, keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.
Melalui forum tersebut, Kapolda berharap komunikasi dan kolaborasi lintas elemen terus diperkuat. Dengan kerja sama tersebut, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan melalui komunikasi sebelum berkembang menjadi konflik.
“Polri tidak mungkin bekerja sendiri,” ujar Hengki.
Menutup jalannya forum, Kapolda berharap sinergi erat yang terbangun antara kepolisian, media, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen mampu menciptakan ruang informasi yang sehat serta stabilitas sosial yang berkelanjutan demi kemajuan Provinsi Papua Barat Daya
(Mel)
