SORONG, MPN – Polda Papua Barat Daya menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat penanganan persoalan agraria, mencegah konflik lahan, serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak pertanahan masyarakat, khususnya masyarakat adat di Tanah Papua.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Papua Barat Daya dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026), pukul 10.00 hingga 12.00 WIT.

Penandatanganan kerja sama dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO.

Kerja sama tersebut juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan PKS antara para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Papua Barat Daya dengan masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Kapolda Hengki Haryadi menegaskan bahwa persoalan pertanahan di Papua Barat Daya memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri. Hal ini karena tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat yang harus dihormati dan dilindungi.

Menurutnya, tanah bukan sekadar komoditas yang dapat dinilai berdasarkan aspek materi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan identitas bagi masyarakat.

Karena itu, setiap persoalan pertanahan harus ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan mengedepankan pendekatan humanis. Sebab, sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, hingga dugaan penyalahgunaan administrasi pertanahan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

Kapolda menekankan bahwa kerja sama antara kepolisian dan BPN harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pertama, pencegahan dan deteksi dini potensi konflik pertanahan. Kedua institusi didorong untuk mengidentifikasi persoalan agraria sejak awal melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, serta dialog dengan para pihak yang berkepentingan. Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dinilai penting untuk mencari penyelesaian yang bijaksana dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Kedua, penegakan hukum dan penguatan integritas pelayanan pertanahan. Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung pemberantasan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat maupun negara.

Penegakan hukum, lanjut Kapolda, harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara. Kapolda menyoroti pentingnya inventarisasi serta percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah milik negara, terutama aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri.

Langkah tersebut diperlukan agar seluruh aset negara memiliki legalitas yang jelas, tertib administrasi, serta terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.

Ia berharap, melalui koordinasi intensif, berbagai persoalan pertanahan dapat dipetakan secara menyeluruh sehingga penyelesaiannya dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum. Sinergi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Jenny.

Ia menambahkan, Bidhumas Polda Papua Barat Daya akan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan dan upaya kepolisian dalam membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, serta pejabat administrator di lingkungan BPN.

Hadir pula Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P.; Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. T. P. Manurung, S.I.K., M.H.; Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H.; dan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., yang mewakili Kapolresta Sorong Kota.

Selain itu, hadir Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H.; Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H.; Kapolres Tambrauw AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H.; serta Kapolres Maybrat AKBP Jandry Denny Sairlela, S.I.K., M.M.

Melalui kerja sama ini, Polda Papua Barat Daya dan BPN berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan yang berkeadilan dan sesuai ketentuan hukum.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi landasan kerja sama berkelanjutan antara Polri dan BPN dalam memberikan kepastian hukum pertanahan sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

(Mel)